Tarmidi juga mengkritik pola pengelolaan lahan yang menurutnya dilakukan perusahaan.
Tarmidi menilai perusahaan lebih dahulu melakukan penggusuran, kemudian menunggu masyarakat mengajukan klaim kepemilikan untuk proses ganti rugi.
Ia mempertanyakan mengapa perusahaan tidak lebih dahulu melakukan komunikasi, pendataan, verifikasi lapangan, serta penyelesaian administrasi sebelum memulai aktivitas pembukaan lahan.
“Padahal belum tentu pemilik lahan mau menjual lahannya. Hak masyarakat harus dihormati terlebih dahulu,” katanya.
Menurut Tarmidi, pola seperti itu berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak segera dievaluasi oleh pemerintah.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya keluhan sejumlah warga terkait pembayaran ganti rugi lahan disebut belum terealisasi meski sebelumnya telah dijanjikan akan diselesaikan dalam waktu tertentu.
“Janji perusahaan tiga minggu selesai. Namun sampai memasuki bulan berikutnya masih ada warga yang belum menerima pembayaran. Ini yang membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun,” ujarnya.
Tarmidi meminta Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hingga Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap tata kelola investasi di wilayah tersebut agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan perlindungan hak masyarakat.
Dirinya menegaskan bahwa masyarakat Melayu Lingga menjunjung tinggi nilai musyawarah dan penyelesaian persoalan secara damai. Karena itu, ia berharap pemerintah hadir sebagai penengah yang adil dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.
