HARIANMEMOKEPRI.COM – Krisis air bersih masih menjadi persoalan utama dihadapi masyarakat Dusun II Senempek, Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.
Hingga kini, warga Dusun II Senempek mengaku kesulitan memperoleh pasokan air bersih, terutama saat hujan tidak turun selama beberapa hari.
Keluhan tersebut disampaikan Bahtiar (51), Ketua RW di Dusun II Senempek. Menurutnya, persoalan air bersih sudah berlangsung cukup lama dan belum menemukan solusi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Saat ditemui HarianMemoKepri.com, Senin (15/6/2026), Bahtiar mengatakan sebagian warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ketika hujan tidak turun selama dua hari.
“Masalah terbesar kami di Dusun Senempek adalah air bersih. Kalau dua hari tidak hujan, sebagian warga sudah mulai kesulitan mendapatkan air secara merata,” ujar Bahtiar.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut diperparah oleh penggunaan mesin pompa air dipasang sejumlah warga dan terhubung langsung ke jaringan pipa dari sumber utama atau DAM air yang menjadi tumpuan kebutuhan masyarakat.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 kepala keluarga, penggunaan mesin pompa tanpa pengaturan yang jelas dinilai menyebabkan distribusi air tidak merata.
Akibatnya, warga tidak memiliki mesin pompa sering kali hanya memperoleh sedikit pasokan air, bahkan ada yang sama sekali tidak kebagian ketika debit air menurun.
“Yang mampu membeli mesin dan memasang pipa langsung ke rumah tentu lebih mudah mendapatkan air. Sementara masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan seperti itu sering kali tidak kebagian air secara maksimal,” kata Bahtiar.
Kondisi itu membuat sebagian warga terpaksa membeli air bersih dari desa lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk kebutuhan minum dan memasak, warga harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp2.500 per jeriken.
Menurut Bahtiar, masyarakat pernah mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan melarang penggunaan mesin pompa.
Namun kebijakan itu justru memicu konflik antarwarga sehingga tidak dapat diterapkan secara efektif.
“Kami pernah melarang penggunaan mesin, tetapi yang muncul justru persoalan antarwarga. Karena itu sampai sekarang belum ada solusi yang benar-benar bisa diterima semua pihak,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga pernah mengusulkan pemasangan meteran air bagi rumah yang menggunakan mesin pompa sebagai bentuk pengawasan penggunaan air. Namun usulan tersebut belum terealisasi karena keterbatasan anggaran.
“Kami pernah mengusulkan pemasangan meteran air supaya ada kontrol terhadap penggunaan. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut karena alasan keterbatasan anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, tidak jarang air terbuang sia-sia akibat mesin pompa yang lupa dimatikan oleh pengguna. Kondisi tersebut semakin memperburuk distribusi air ketika debit sumber air menurun.
Di sisi lain, warga juga tidak dapat mengandalkan sumur sebagai alternatif sumber air bersih.
Sebagian besar sumur yang digali menghasilkan air payau atau bercampur asin sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
“Kalau menggali sumur di dekat rumah, airnya bercampur asin. Jadi masyarakat tetap bergantung pada pasokan dari DAM air yang ada sekarang,” jelasnya.
Padahal, masyarakat secara rutin membayar iuran bulanan untuk mendukung operasional DAM air.
Sebagian dana digunakan untuk membayar sewa lokasi DAM sebesar Rp400 ribu per bulan, sedangkan sisanya dipergunakan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas.
Bahtiar juga menyoroti kondisi sumber air yang dinilai semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sejak adanya aktivitas pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT CSA di wilayah sekitar, debit air di DAM cenderung lebih cepat berkurang saat musim kemarau.
Ia mengaku tidak memiliki data teknis yang membuktikan hubungan langsung aktivitas perkebunan dengan menurunnya debit air.
Namun berdasarkan pengalaman masyarakat, kondisi sumber air saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya.
“Dulu air di DAM bisa bertahan sampai dua minggu meskipun tidak hujan. Sekarang belum sampai dua minggu, airnya sudah mulai mengering. Ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat,” ungkapnya.
Meski pipa yang sempat rusak akibat aktivitas alat berat perusahaan telah diperbaiki dan Pemerintah Kabupaten Lingga juga telah membantu pengadaan pipa baru, persoalan utama terkait ketersediaan air bersih dinilai belum terselesaikan.
Mewakili masyarakat Dusun II Senempek, Bahtiar berharap pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Lingga, maupun instansi terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang telah lama dihadapi warga.
Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup masyarakat.
“Kami berharap pemerintah benar-benar hadir mencarikan solusi jangka panjang. Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Jangan sampai setiap musim kemarau warga terus mengalami kesulitan seperti yang kami rasakan sekarang,” harapnya.
Ia juga mendorong adanya kajian menyeluruh terhadap sistem distribusi air yang ada saat ini agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses air bersih secara adil tanpa memandang kemampuan ekonomi.
“Bagi kami, air bersih bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga soal keadilan. Semua warga harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan air bersih,” tutup Bahtiar.
