Dari sisi substansi, peraturan Kejaksaan terkait pemulihan aset telah tersedia, dan secara kultur, Jaksa diarahkan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara saat menuntut pelaku korupsi.

Menariknya, pencapaian pemulihan aset di Kejati Kepri hingga September 2025 telah melampaui 100% dari total kerugian yang ada, jauh melampaui target nasional sebesar 80%. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pemulihan aset yang diterapkan.

Sementara itu, Direktur PAHAM Kepri, Mohammad Indra Kelana, menambahkan bahwa regulasi pemulihan aset akan diperkuat melalui RUU Perampasan Aset.

RUU ini memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan, sehingga memperkuat posisi kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara.

Kegiatan dialog berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Kepulauan Riau, yang aktif menyampaikan pertanyaan melalui sambungan telepon.

Semua pertanyaan dijawab secara lugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.