Ravi juga menyoroti bahwa pengelolaan sedimentasi pasir laut ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat dampak lingkungan yang timbul baik selama operasi maupun pasca-operasi.
Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan perlindungan lingkungan serta dampak sosial ekonomi dalam implementasi kebijakan ini.
“Kami ingin keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kesejahteraan kami dikorbankan demi keuntungan pihak lain,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus DPD HMNI juga menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dan dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat nelayan.
Pihak HMNI berharap adanya aturan yang berpihak pada nelayan dan melindungi sumber daya laut dari kerusakan yang dapat mengancam keberlanjutan usaha nelayan.
Kesejahteraan nelayan, menurut HMNI, harus menjadi prioritas utama. Masyarakat nelayan bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan, sehingga segala kebijakan yang menyentuh aspek laut dan perikanan harus mempertimbangkan dampak kepada nelayan.
Tinggalkan Balasan