Kepala BPK Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
“Opini yang diberikan mencerminkan kewajaran informasi laporan keuangan daerah. Penilaian ini juga mempertimbangkan prinsip materialitas atas dampak dari setiap temuan,” jelas Emmy.
Ia menambahkan, opini WTP bukan semata soal pencapaian administratif, melainkan gambaran akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara.
Amsakar menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Pemko Batam untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
