Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera mengambil tindakan tegas untuk menertibkan jeti-jeti ilegal di wilayah tersebut.
Masyarakat menilai jika seluruh aktivitas pelabuhan sudah memiliki izin resmi, tidak akan terjadi kesalahpahaman antara nelayan, pemilik jeti, maupun kontraktor, sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
