HARIANMEMOKEPRI.COM – Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (15/5/2025).
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan pentingnya perencanaan sebagai pondasi pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Maka dari itu, setiap langkah kita juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional secara menyeluruh,” ujar Lis.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Musrenbang menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan perencanaan yang inklusif dan partisipatif,” tambahnya.
Penyusunan RPJMD 2025–2029 telah melewati berbagai tahapan, mulai dari konsultasi publik hingga pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Visi pembangunan ke depan dirumuskan melalui pendekatan BIMA SAKTI, yaitu: Berbudaya, Indah, Melayani, Aman, menuju masyarakat yang Sejahtera, Agamis, Kreatif, Teknologis, dan ber-Integritas.
Sejumlah misi yang diusung antara lain penguatan identitas budaya Melayu, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi kerakyatan, serta reformasi birokrasi dan layanan publik.
Untuk merealisasikannya, Pemko Tanjungpinang menetapkan sembilan program prioritas, mulai dari pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, penataan kawasan pesisir, digitalisasi layanan publik, hingga pengembangan ruang terbuka hijau.
“Kami baru 45 hari bekerja sejak dilantik. Tentu belum banyak yang bisa kami ubah. Tapi kami telah memulai dari hal-hal dasar, seperti pemangkasan birokrasi, penegakan disiplin, dan pembenahan layanan publik,” ujar Lis.
Ia memaparkan, arah kebijakan pembangunan akan dibagi dalam lima tahapan. Tahun 2026 fokus pada pembangunan fondasi smart city inklusif dan berbudaya,
Dilanjutkan dengan penguatan inovasi dan ekonomi pada 2027, kolaborasi lintas sektor pada 2028, kemandirian ekonomi di 2029, dan puncaknya pada 2030 menuju kota maju dan tangguh berbasis budaya.
Tahun 2025 diproyeksikan menjadi tahun penuh tantangan karena hampir semua daerah mengalami defisit anggaran. Tanjungpinang sendiri menghadapi defisit sekitar Rp280 miliar.
“Kondisi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dan bekerja lebih keras. Perencanaan yang matang adalah setengah dari keberhasilan, sisanya adalah keberanian,” tegasnya.
Lis juga mengingatkan seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti hasil Musrenbang ke dalam dokumen Renstra, RKPD, dan rencana kerja masing-masing, dengan perhitungan pagu indikatif yang cermat.
“Inovasi dan improvisasi harus terus dilakukan. Jangan sampai keterbatasan anggaran memadamkan semangat kita untuk terus membangun,” pungkas Lis.
Musrenbang RPJMD 2025–2029 secara resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Analis Kebijakan Ahli Utama Bappeda Provinsi Kepri, Reni Yusneli.
Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Tanjungpinang, unsur Forkopimda, Sekda Zulhidayat, Ketua TP PKK Yuniarni Pustoko Weni, para kepala OPD, camat, dan lurah.
Sebanyak 500 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 200 peserta secara langsung dan 300 peserta secara daring melalui Zoom dan YouTube.
Peserta berasal dari berbagai unsur, termasuk Kemendagri, pemerintah pusat dan provinsi, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.
