HARIANMEMOKEPRI.COM – Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kawasan.
Hal itu disampaikan saat menghadiri kunjungan kerja spesifik Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf di Gedung Daerah, Senin (29/9/2025).
Menurut Ariza, pembangunan PLBN dan tata kelola PNBP sektor pertanahan memiliki arti strategis, mengingat Kepulauan Riau (Kepri) merupakan wilayah terdepan Indonesia.
“Kepri adalah etalase Indonesia di kawasan maritim. Penguatan PLBN dan transparansi sektor pertanahan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kedaulatan, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ariza menambahkan, pengawasan yang dilakukan Komisi II DPR RI menjadi momentum penting dalam memperkuat kebijakan pembangunan berbasis potensi unggulan daerah.
“Kepri memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan investasi. Pembangunan PLBN di Natuna dan Tanjungpinang, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, hingga pariwisata lintas batas harus ditopang dengan tata kelola pertanahan yang kuat serta penerimaan negara yang dikelola secara baik,” katanya.
Editor : Indrapriyadi
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
