Posko tersebut akan menjadi wadah bagi masyarakat, orang tua murid, maupun pihak sekolah untuk melaporkan dugaan penyimpangan, kelalaian, atau permasalahan lain yang berhubungan dengan program tersebut.
HMI hadir sebagai mitra kritis pemerintah. Pihaknya tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi dan ikut mengawal kebijakan publik agar berpihak kepada masyarakat.
“Posko pengaduan ini kami dirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan hak anak-anak sekolah mendapatkan makanan yang sehat dan layak,” tutur Tomi.
Tomi juga menyerukan agar pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, pengolahan, serta distribusi makanan MBG.
Transparansi data, pelibatan masyarakat, dan pengawasan lintas sektor dinilai sangat penting agar program ini berjalan efektif dan memberi manfaat nyata di lapangan.
“Sebagai kader HMI, kami terpanggil untuk memastikan kebijakan ini tidak keluar dari jalurnya. Ini bukan hanya isu kesehatan, tapi juga menyangkut masa depan generasi muda,” pungkas Tomi.
