Tomi menyoroti keterlibatan pihak ketiga dalam penyediaan dan distribusi makanan yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan gizi.
Ia menegaskan, kualitas pangan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar target penyaluran.
“Program ini menelan anggaran besar, jangan sampai menjadi sia-sia karena pelaksanaan yang serampangan. Kita sudah melihat beberapa persoalan seperti dugaan SPPG fiktif, masalah kebersihan, hingga kasus keracunan di beberapa daerah, termasuk Batam dan Bintan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tomi menilai perlu dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem pelaksanaan program MBG.
HMI, kata Tomi, khawatir kejadian serupa dapat terjadi di Tanjungpinang bila tidak ada perbaikan.
“Mungkin saja banyak kasus serupa terjadi namun seringkali ditutup-tutupi. Bila tidak ada langkah pembenahan, hal ini akan mengganggu proses belajar mengajar bahkan memengaruhi pembentukan kualitas anak bangsa,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, HMI Cabang Tanjungpinang–Bintan akan mendirikan posko pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG.
