Jika kondisi ini dibiarkan, ketimpangan ekonomi akan terus melebar, dan program populis hanya akan menjadi plester sementara pada luka yang jauh lebih dalam.
Pendidikan selalu dijual sebagai janji kampanye, tetapi nyatanya, kualitasnya kian tertinggal. Kurikulum yang kaku, minimnya pengembangan guru, dan ketimpangan fasilitas antara kota dan daerah terpencil membuat anak-anak Indonesia kesulitan bersaing di tingkat global.
Seharusnya, pendidikan menjadi prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi.
Tanpa pendidikan yang berkualitas dan merata, bonus demografi yang digadang-gadang justru akan menjadi bencana sosial.
Kehadiran kembali dwifungsi TNI-Polri dalam birokrasi sipil adalah alarm bahaya bagi demokrasi. Reformasi 1998 seharusnya menjadi titik balik untuk memisahkan ranah sipil dan militer, tetapi kini kita justru melihat semakin banyak posisi strategis yang diisi oleh purnawirawan.
Keterlibatan aparat keamanan dalam urusan sipil berpotensi mengikis kebebasan berpendapat dan memperbesar kemungkinan represifitas.
