Negara-negara maju yang sukses menjalankan program serupa, seperti Finlandia dan Jepang, memiliki infrastruktur pendidikan yang kuat, distribusi yang tertata, dan pengawasan ketat.
Indonesia, dengan sekolah-sekolah yang masih kekurangan fasilitas dan guru yang berjuang dengan honor rendah, seharusnya lebih dulu memperbaiki fondasi pendidikan sebelum melangkah ke program populis yang berisiko besar menjadi sekadar pencitraan.
Daripada mengucurkan dana triliunan untuk makan siang gratis, lebih masuk akal jika pemerintah fokus menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Jika orang tua memiliki penghasilan yang memadai, anak-anak mereka tidak akan bergantung pada bantuan makan siang dari negara.
Namun kenyataannya, kebijakan yang ada sering kali lebih menguntungkan oligarki dan investor besar ketimbang rakyat kecil.
Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, lebih memudahkan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja kontrak dengan minim perlindungan, alih-alih menciptakan pekerjaan yang stabil.
