HARIANMEMOKEPRI.COM – Sejumlah kepala desa di wilayah Kecamatan Lingga Timur dan Lingga Utara meminta agar rencana penempatan lahan plasma akan dilokasikan di Desa Teluk dan Desa Belungkur dikaji kembali.
Mereka berharap lahan plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat ditempatkan di desa masing-masing guna menghindari potensi persoalan di masa mendatang.
Salah satu kepala desa yang menyampaikan aspirasi tersebut adalah Kepala Desa Keton, Maulana ini menilai kebijakan penempatan lahan plasma perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk jarak lokasi dengan desa penerima manfaat serta dampak jangka panjang yang mungkin timbul.
“Kami berharap kebijakan ini dapat dipertimbangkan kembali. Jangan sampai di kemudian hari muncul persoalan baru karena lokasi plasma berada jauh dari desa penerima manfaat. Aspek jangkauan, pengelolaan, dan potensi sengketa bagi generasi mendatang juga harus menjadi perhatian,” ujar Maulana Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, penempatan lahan plasma di wilayah desa masing-masing akan memberikan kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat program plasma tersebut.
Selain menyoroti persoalan lokasi lahan plasma, Maulana juga meminta perusahaan PT CSA agar segera melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan yang telah dibuka dan digarap di wilayah Desa Keton.
Ia mengingatkan bahwa lahan yang terlalu lama dibiarkan terbuka berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, terutama saat memasuki musim hujan.
“Kami berharap lahan yang sudah dibuka segera ditanami. Jika terlalu lama dibiarkan terbuka, kondisi cuaca dan curah hujan dapat menyebabkan erosi bahkan longsor pada beberapa titik lahan,” katanya.
Meski demikian, Maulana menegaskan bahwa pemerintah desa dan masyarakat tetap mendukung masuknya investasi ke Kabupaten Lingga.
Menurutnya, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Dirinya mengapresiasi masuknya investasi ke Kabupaten Lingga. Pada prinsipnya kami mendukung setiap investasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah.
“Namun kami juga berharap setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat mempertimbangkan kondisi di lapangan serta aspirasi desa-desa yang terdampak,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, perusahaan, dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang baik sehingga pelaksanaan investasi dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurut Maulana, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar manfaat investasi benar-benar dapat dirasakan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Lingga
