Ia juga menyebutkan, tingkat kredit macet (NPL) KUR tercatat hanya 2,28 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kredit non-KUR sebesar 4,55 persen.
Pemerintah berkomitmen memperluas jangkauan KUR hingga ke luar Pulau Jawa, termasuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi calon pekerja migran yang memerlukan dukungan pendidikan dan pelatihan.
Sementara itu, melalui KKP, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran Rp130 triliun, di mana Rp113 triliun difokuskan untuk mendukung sektor konstruksi dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Program ini diharapkan dapat mendorong kontraktor UMKM di daerah agar berperan aktif dalam pembangunan rumah rakyat, sejalan dengan target nasional penyediaan tiga juta rumah,” jelas Airlangga
Peluncuran Akad Massal KUR dan KKP diikuti secara serentak oleh 38 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Di Kepri, kegiatan dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dari Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
