HARIANMEMOKEPRI.COM – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mendukung rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menata ulang distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi.
Langkah ini dinilai penting bagi Ombudsman RI Provinsi Kepri untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang menyebabkan harga gas melambung di pasaran.
“Penataan distribusi gas elpiji 3 kg sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi. Akibatnya, harga gas di masyarakat menjadi tidak terkendali,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, di Batam, Selasa (4/2/2025).
Saat ini, distribusi gas elpiji 3 kg masih dimonopoli oleh agen-agen tertentu yang bekerja sama dengan Pertamina daerah.
Pemerintah berencana meningkatkan status pangkalan menjadi sub-agen yang akan menyalurkan gas langsung ke pengecer.
Selain itu, pembelian gas elpiji 3 kg oleh masyarakat nantinya akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tercatat secara digital melalui aplikasi Merchant Apps Pertamina (MAP).
Ombudsman RI Provinsi Kepri menemukan banyak penyimpangan terkait harga jual gas elpiji 3 kg di Kota Batam dan daerah lainnya di Kepri.
“Harga gas 3 kg di masyarakat sering tidak stabil. Harga eceran tertinggi (HET) seharusnya Rp21.000, tetapi di lapangan dijual Rp26.000 hingga Rp28.000. Bahkan, ada kenaikan hingga Rp7.000 per tabung,” ungkap Lagat.
Ia menegaskan bahwa upaya penataan distribusi ini perlu didukung agar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
