Menurut Lagat Siadari, dalam beberapa pertemuan, sudah banyak konflik seperti ini yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Kepri dengan alasan konsekuen dan justru mereka malah menyalahkan Disdik yang tidak menyamaratakan
“Jadi jangan salahkan kami kalau anak-anak lebih ingin masuk ke sekolah yang disebut sekolah favorit . Dengan begitu semua sekolah kami sudah meningkatkan kualitas pendidikan seperti guru dan cara mendidiknya, tapi itu tidak bisa instan, semua ada proses,” ujarnya.
Baca Juga: Pj Walikota Tanjungpinang Hasan Bakal Menjalankan Tugas Pokok Penting Memimpin Ibukota Kepri
Menanggapi sekolah yang kelebihan murid sebenarnya bisa menggunakan ruangan ruangan non kelas, namun untuk saat ink boleh digunakan karena itu termasuk ruang edukasi, hanya sementara. Dan pada tahun ini tidak ditemukan istilah beli kursi untuk bisa masuk ke sekolah favorit.
“Dengan menggunakan sistem zonasi secara umum sudah berjalan lebih normal dan baik , dan lebih aman, sepanjang dinas provinsi mau mendengar arahan kami maka kedepannya sistem PPDB harus lebih baik lagi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” lanjut Lagat Siadari.
