Kondisi geografis ini menuntut pembangunan konektivitas antar pulau dan penguatan infrastruktur transportasi.
“Provinsi Kepri, dengan wilayahnya yang sebagian besar lautan, membutuhkan infrastruktur yang mampu menghubungkan seluruh pulau agar mobilitas masyarakat dan ekonomi berjalan lancar. Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Batam–Bintan,” kata Ansar.
Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh kewajiban daerah telah dilaksanakan. Menurutnya, jembatan penghubung Batam dan Bintan bukan sekadar simbol pembangunan fisik, tetapi juga pintu percepatan pertumbuhan ekonomi, logistik, dan pariwisata di wilayah perbatasan Indonesia–Singapura.
“Kini kami berharap dukungan penuh dari DPR RI agar proyek strategis ini segera terwujud,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, BP Batam memaparkan sejumlah agenda strategis, termasuk pengembangan bandara dan pelabuhan, kronologi pengalokasian tapak jembatan Batam–Bintan, serta dukungan teknis yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan proyek.
Sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V menyatakan siap mendukung langkah Pemprov Kepri dalam percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
