Baca Juga: Wali Kota Batam Ingatkan Kedisiplinan ASN hingga Wujudkan Pemilu Aman dan Damai
“Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Baca Juga: Wakil Ketua II DPRD Batam Hadiri Rakornis Partai Golkar
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelas Dedek Syumarta Suir.
Baca Juga: Ketua DPRD Batam Apresiasi Konsolidasi yang Dilakukan Oleh KPK
Muhammad Noor Ichsan As dilakukan penahanan selama 20 (hari) sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT – 1580 / L.10.10 / Ft.1 / 12 / 2023 di Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang.
Baca Juga: UMK Batam Naik Hanya 4,1 Persen, Anggota Komisi IV DPRD Kecewa
Sedangkan tersangka Haryadi tidak dilakukan penahanan dikarenakan yang bersangkutan sedang menjalani hukuman dalam perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya.
Baca Juga: DPRD Batam Minta Pemko Serius Tuntaskan Masalah Banjir
Dimana kronologis pada tipikor tersebut tahun 2009 s/d 2015 Kementerian Perhubungan Laut mengalokasikan dana Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak Kota Tanjungpinang senilai sekitar Rp160 miliar.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Batam Terima Kunjungan Silaturahmi Kepala Imigrasi
Melalui KSOP Kelas II Tanjungpinang sebagai pelaksana dengan 6 tahapan. Tahap 1 (2009) Rp14 Milyar, Tahap 2 (2010) Rp33 Milyar, Tahap 3 (2011) Rp8 Milyar,
