HARIANMEMOKEPRI.COM – Pemerintah Kota Batam kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Prestasi WTP Ini menjadi raihan ke-13 secara berturut-turut yang diterima Batam sejak beberapa tahun terakhir.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Batam center, Jumat (23/5/2025). Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir langsung menerima laporan tersebut.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemko Batam. Namun, opini WTP bukanlah akhir, melainkan pemicu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan bahwa opini WTP merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran, serta menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di tahun-tahun berikutnya.
Pemko Batam sebelumnya telah menyerahkan LKPD 2024 pada 25 Maret lalu bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kepri.
Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh oleh tim auditor BPK Kepri melalui tahapan audit interim dan rinci.
Meski meraih WTP, Amsakar mengakui masih terdapat sejumlah catatan penting dari BPK yang perlu segera ditindaklanjuti.
Untuk itu, pihaknya telah menyusun rencana aksi (action plan) dan berharap proses tersebut tetap mendapatkan pendampingan dari BPK agar tuntas tepat waktu.
“Kami mohon maaf jika selama proses audit ada kekurangan dalam pemenuhan data. Terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini,” tuturnya.
Kepala BPK Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
“Opini yang diberikan mencerminkan kewajaran informasi laporan keuangan daerah. Penilaian ini juga mempertimbangkan prinsip materialitas atas dampak dari setiap temuan,” jelas Emmy.
Ia menambahkan, opini WTP bukan semata soal pencapaian administratif, melainkan gambaran akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara.
Amsakar menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Pemko Batam untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
