Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk meredam keresahan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Linda menegaskan bahwa pengawasan terhadap rantai pasok bahan makanan dalam program MBG harus diperketat.
“Pengelola SPPG harus lebih selektif dalam memilih bahan baku dan menjaga higienitas dapur. Kami di DPRD akan terus mengawal agar program ini berjalan aman,” kata Linda.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Anambas telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan, pengelola program MBG, serta instansi terkait lainnya. RDP tersebut akan digelar setelah kondisi para korban dinyatakan pulih.
Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan di wilayah Kepulauan Anambas. (adv)
