Meski demikian, pemerintah daerah tetap menjalankan 29 urusan pemerintahan yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, non-pelayanan dasar, dan urusan pilihan.
“Sepanjang 2025, terdapat 175 program, 441 kegiatan, dan 1.402 sub-kegiatan yang dilaksanakan,” jelas Aneng
Bupati juga mencatat bahwa pada tahun tersebut Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memperoleh alokasi Dana Tugas Pembantuan, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Menutup laporannya, Bupati Aneng menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
Ia juga mengajak DPRD serta seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam membangun Kabupaten Kepulauan Anambas agar semakin maju dan bermartabat.
Sidang paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta organisasi wanita di Kepulauan Anambas.
