Meski demikian, ia menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan.
“Apapun keputusannya nanti, kami berharap itu menjadi solusi terbaik, tidak hanya bagi Anambas tetapi juga bagi daerah-daerah lain dengan kondisi serupa,” tutup Ayub.
Dengan konsultasi ini, DPRD Anambas berharap mampu melahirkan rekomendasi yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga relevan dengan kondisi daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
