Ayub juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan harapan agar daerahnya dapat memperoleh pengecualian atau kebijakan khusus.
“Kami sudah menyampaikan secara langsung kondisi riil daerah. Harapan kami ada kebijakan afirmatif atau pengecualian, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh keterbatasan fiskal,” katanya.
Selain itu, ia menilai pengaturan belanja pegawai harus tetap mempertimbangkan karakteristik daerah, terutama daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan biaya operasional tinggi.
“Tidak semua daerah bisa disamaratakan. Daerah kepulauan seperti Anambas memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dari sisi pelayanan maupun pembiayaan birokrasi,” ujarnya via phone kepada harianmemokepri.com, minggu, 19 April 2026.
Ayub menambahkan, DPRD akan terus mengawal proses ini agar tetap sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
