HARIANMEMOKEPRI.COM – Polsek Jemaja melaksanakan kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di kawasan Kampung Telipuk, Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Sabtu (6/6/2026).

Kegiatan penanaman jagung merupakan bagian dari upaya mendukung program Swasembada Jagung dan Ketahanan Pangan Nasional digagas pemerintah bersama Polri.

Penanaman jagung dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolsek Jemaja, Iptu Sutomo, dan dihadiri Camat Jemaja Timur, Danposal Jemaja, perwakilan UPT Pertanian Jemaja Timur, Kepala Desa Bukit Padi, personel Polsek Jemaja, serta masyarakat dan kelompok tani setempat.

Kapolsek Jemaja Iptu Sutomo menjelaskan, pada tahun 2026 terdapat sekitar tiga hektare lahan direncanakan untuk ditanami jagung di wilayah Jemaja.

Namun pada tahap awal, penanaman dilakukan di lahan milik petani bernama Janak dengan luas sekitar 5.000 meter persegi atau setengah hektare.

“Kami akan menggandeng kelompok tani dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Harapannya, dukungan berupa pupuk maupun bibit dapat terus diberikan untuk mendukung program ini,” ujar Sutomo.

Menurut Kapolsek Jemaja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebelumnya telah membantu penyediaan bibit jagung sebanyak satu karung berisi lima kilogram.

Bibit tersebut nantinya didistribusikan melalui Polres kepada seluruh Polsek sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan.

Meski penanaman dilakukan secara serentak, Sutomo mengakui kondisi geografis wilayah Anambas menjadi tantangan tersendiri.

Beberapa lokasi memiliki keterbatasan sumber air yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman jagung.

“Di beberapa wilayah seperti Batu Berapit masih terdapat kendala terkait ketersediaan air untuk penyiraman tanaman. Karena itu kami akan melakukan evaluasi bersama pemerintah desa untuk menentukan kelayakan lokasi penanaman,” katanya.

Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, akan dilaporkan secara berjenjang kepada Kapolres, Polda hingga Mabes Polri sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan program ke depan.

Sutomo menegaskan, dalam program ketahanan pangan ini Polri berperan sebagai pendamping bagi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjalankan program pertanian.

“Polri hadir untuk mendukung dan mendampingi. Tidak ada anggaran khusus dari Polri untuk program ini, tetapi kami siap membantu mengawal pelaksanaannya agar berjalan dengan baik,” jelasnya.

Selain persoalan budidaya, Kapolsek Jemaja juga menyoroti kendala pemasaran hasil panen yang selama ini menjadi perhatian para petani.

Iptu Sutomo menjelaskan, harga jagung pipilan yang dibeli Bulog dengan kadar air 14 persen sekitar Rp6.400 per kilogram, sedangkan harga di pasar lokal atau kepada peternak dapat mencapai Rp10.000 per kilogram.

“Kami sudah melaporkan persoalan ini kepada pimpinan. Saat ini sedang dikoordinasikan hingga tingkat Mabes Polri agar kelompok tani yang didampingi dapat memiliki akses penjualan langsung ke pasar atau peternak sehingga memperoleh harga yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menilai potensi pengembangan jagung pipilan di Kabupaten Kepulauan Anambas cukup menjanjikan, terutama di wilayah Jemaja yang memiliki tingkat kesuburan tanah relatif baik dibandingkan beberapa daerah lainnya.

Ia menambahkan budidaya jagung pipilan masih sangat minim di Kepulauan Riau. Sebaliknya, masyarakat lebih banyak menanam jagung manis karena memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dengan harga jual berkisar antara Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram.

Dalam pelaksanaannya, lahan yang digunakan merupakan milik kelompok tani. Sementara Polri berperan membantu penyediaan bibit dan pupuk jika tersedia, serta memberikan pendampingan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama hingga proses panen.

“Ketika masa panen tiba, kami juga akan mendampingi proses penjemuran. Jika petani ingin menjual hasil panen ke Bulog, kami siap membantu menjembatani koordinasi dan proses penjualannya sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Sutomo.

Di akhir kegiatan, ia berharap pemerintah mulai dari tingkat desa hingga pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap aspek pemasaran hasil pertanian.

Menurutnya, kepastian pasar menjadi faktor penting untuk meningkatkan semangat petani dalam mengembangkan usaha pertanian.

“Jika pemasaran terjamin dan dukungan pemerintah terus diberikan, petani akan semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” pungkasnya.