HarianMemoKepri.com, Tanjungpinang – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengomentari kebijakan Pemprov DKI Jakarta, yang menyegel dua pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Luhut mengaku, Pemprov DKI belum melaporkan tindakan penyegelan tersebut ke Kemenko Maritim.
“Saya tidak tahu, tanya saja Pemprov (DKI Jakarta),” ujar Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (07/6).
Saat didesak lebih jauh untuk menanggapi dampak dari penyegelan itu, Luhut juga bergeming. Ia mengklaim tidak bisa berkomentar lantaran belum mengetahui ada kebijakan tersebut.
“Saya tidak tahu, gimana yang mau saya tanggapi,” ujarnya.
Dikutip dari CNNIndonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini memimpin penyegelan 932 bangunan yang ada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin. Selain menyegel pulau D, Anies juga menyegel lahan Pulau C meski belum ada bangunan maupun aktivitas pembangunan di pulau tersebut.
Pasca penyegelan, Anies bakal membentuk badan khusus untuk menata proyek reklamasi di pesisir pantai utara Jakarta.
Pada 5 Oktober 2017, Luhut menerbitkan surat memutuskan mencabut penghentian sementara (moratorium) reklamasi di Teluk Jakarta. Surat itu membatalkan keputusan Luhut sebelumnya soal moratorium kegiatan reklamasi, melalui surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, bertanggal 19 April 2016.
Alasan Luhut mencabut moratorium kegiatan reklamasi adalah tidak merusak lingkungan dan sesuai rencana pemerintah. Hal itu, kata dia, sudah sesuai dengan kajian tim peneliti dari sejumlah pakar dan Bappenas.
“Ini ketuanya Pak Ridwan (Djamaluddin), Ketua Ikatan Alumni ITB yang membuat kajian. Ada Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi mau apa lagi?,” kata Luhut.
Saat itu Luhut mengatakan tidak mempermasalahkan jika Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan menolak keputusannya.
“Harus (terimalah). Kalau dia (Gubernur DKI Jakarta) tidak mau, kan banyak yang mau,” kata Luhut. (Red)
