HARIANMEMOKEPRI.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kepri menggelar seminar bertajuk “Sinergi Kebijakan Pemerintah untuk Kesejahteraan Nelayan Kepri” di Pinang Harmoni, Tanjungpinang, Rabu (22/04/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi kritis membahas kesenjangan antara kebijakan dan realisasi program Kesejahteraan Nelayan Masyarakat Pesisir (KNMP) di wilayah Kepulauan Riau.
Fokus utama pembahasan menyoroti akses nelayan terhadap informasi kebijakan serta efektivitas program pemerintah di lapangan.
Ketua DPD HMNI Kepri, Ravi Azhar, menilai kondisi kesejahteraan nelayan saat ini masih belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Ravi menyoroti berbagai kendala dalam penyaluran bantuan yang dinilai belum menyentuh persoalan mendasar nelayan.
“Kesejahteraan nelayan kita masih menjadi rapor merah. Akses terhadap bantuan pemerintah seringkali belum menjangkau masalah yang paling dasar. HMNI berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak nelayan agar kebijakan tidak berhenti di meja birokrasi,” tegas Ravi.
Ravi menambahkan, dibutuhkan keberpihakan nyata pemerintah melalui kebijakan tepat sasaran, bukan sekadar program administratif yang minim dampak langsung bagi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Said Sudrajad, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program strategis.
“Pemerintah Provinsi Kepri terus berkomitmen dan serius dalam memperhatikan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program strategis. Kami terus berupaya agar kebijakan yang ada bisa terimplementasi dengan baik di seluruh kabupaten/kota,” ujar Said.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh pembentukan Provinsi Kepri, Huzrin Hood, turut memberikan pandangan. Ia menekankan pentingnya kebijakan lebih terarah dan berkelanjutan, terutama dalam penguatan infrastruktur perikanan serta peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pesisir.
Menurutnya, akses terhadap sarana produksi dan pendidikan menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir.
“Pembangunan tidak cukup hanya berbasis program, tetapi harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat di pulau-pulau, baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan,” kata Huzrin Hood.
Seminar ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan di Kepulauan Riau.
