Perlindungan tersebut meliputi biaya pengobatan akibat luka-luka, santunan cacat tetap, hingga santunan meninggal dunia.
“Untuk bisa tercover dalam program asuransi, peserta perlu membayar premi sesuai ketentuan. Selain itu, diperlukan SK resmi dari pemerintah daerah terkait tarif penumpang serta pas kecil sebagai legalitas kapal,” jelasnya.
Dari pertemuan tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya:
Pembentukan SK Kelompok Penambang oleh pihak Kelurahan Kampung Bugis
Penyusunan SK Wali Kota terkait trayek dan tarif penambang rute Kampung Bugis–Pelantar II (Kuala Riau)
Penandatanganan kerja sama (MoU) antara kelompok penambang dan PT Jasa Raharja mengenai mekanisme dan besaran premi asuransi
Dengan adanya langkah ini, diharapkan transportasi laut tradisional di Tanjungpinang dapat lebih aman, legal, dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

