Ia menjelaskan bahwa terdapat pelaku usaha yang tidak memenuhi panggilan, sehingga kasus tidak dapat terselesaikan.
Weldy menambahkan bahwa jika terjadi kejadian serupa di masa depan, pihak penyidik di Polresta Tanjungpinang dapat membantu melakukan pemanggilan paksa terhadap pelaku usaha yang mangkir tersebut.
“Selain itu, BPSK juga mengharapkan bantuan pengamanan jika terjadi keributan di lapangan antara konsumen dengan pelaku usaha maupun dengan berbagai pihak, dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Wakil Ketua BPSK, Raja Destri, menuturkan bahwa BPSK menerima pengaduan dari konsumen terkait kasus sengketa yang sebenarnya masuk ranah pidana, seperti beras oplosan dan tindak penggelapan/penipuan.
Menanggapi hal itu, Wakasat Reskrim Polresta Tanjungpinang, Iptu Onny Chandra, menjelaskan bahwa kasus konsumen yang pernah melapor ke Polresta terkait dengan tindak pidana penipuan/penggelapan sertifikat rumah sebagian telah diselesaikan dengan cara damai yang tertuang dalam berita acara kesepakatan di kantor Polresta Tanjungpinang.
“Jika BPSK mendapatkan pengaduan konsumen yang ada unsur pidananya, dapat langsung diarahkan ke kami selaku pihak kepolisian,” jelas Iptu Onny.
Ia menambahkan bahwa untuk pemanggilan paksa pelaku usaha melalui penyidik kepolisian, BPSK dapat menyurati secara tertulis ke Kapolresta Tanjungpinang untuk permohonan bantuan tersebut.
Di akhir pertemuan, Polresta Tanjungpinang dan BPSK Tanjungpinang sepakat untuk meningkatkan komunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan kerja yang baik agar penanganan kasus sengketa konsumen dapat terselesaikan dengan baik dan cepat.
