HARIANMEMOKEPRI.COM – Pro Jurnalismedia Siber (PJS) semakin memantapkan langkah untuk menjadi organisasi konstituen Dewan Pers.
Komitmen tersebut ditandai dengan audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS bersama jajaran pimpinan Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (7/7/2026), menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) III PJS.
Audiensi dipimpin langsung Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid Zaenal, Ketua Bidang Humas Muhammad Yasir, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Wiwin Alfianti, serta pengurus DPD PJS DKI Jakarta, Faqihu.
Rombongan diterima Wakil Ketua Dewan Pers, Toto Suryanto, bersama Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Yogi Hadi Ismanto, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Abdul Manan, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Maha Eka Swasta, serta Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli.
Dalam pemaparannya, Mahmud Marhaba menjelaskan perkembangan organisasi sejak berdiri pada 2022.
Mahmud menyebut PJS kini telah memiliki kepengurusan di 25 provinsi dengan jumlah anggota lebih dari seribu orang.
Menurutnya, PJS juga tengah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti proses verifikasi sebagai organisasi konstituen Dewan Pers.
“Saat ini anggota kami sudah lebih dari seribu orang dengan kepengurusan yang solid di 25 provinsi. Insya Allah, dalam waktu dekat kami segera merampungkan seluruh berkas persyaratan sesuai ketentuan Dewan Pers,” ujar Mahmud.
Dalam sesi dialog, Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto mempertanyakan orientasi PJS dalam mengajukan diri sebagai konstituen, termasuk alasan tidak bergabung dengan organisasi pers yang telah lebih dahulu menjadi konstituen.
Menanggapi hal tersebut, Mahmud menegaskan bahwa tujuan utama PJS bukan sekadar memperoleh status konstituen, melainkan menjadi wadah pembinaan bagi wartawan yang belum terakomodasi dalam organisasi pers.
Ia menyebut masih banyak pelaku pers yang membutuhkan pembinaan agar mampu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap wartawan yang belum memiliki sertifikasi.
Sementara itu, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan bahwa Dewan Pers terbuka terhadap setiap organisasi pers yang ingin menjadi konstituen selama memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun substantif.
Menurut Yogi, proses verifikasi dilakukan bukan untuk mempersulit, tetapi sebagai upaya memastikan setiap organisasi yang menjadi konstituen memiliki komitmen menjaga kualitas dan ekosistem pers nasional.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Jajaran pimpinan Dewan Pers juga memberikan apresiasi kepada PJS serta mendorong organisasi tersebut untuk terus memperkuat pembinaan anggota, khususnya dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik.
Pertemuan itu ditutup dengan sinyal positif agar PJS segera melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan guna mengikuti proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026.
Pada hari yang sama, Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) juga melaksanakan audiensi dengan Dewan Pers sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat ekosistem pers nasional yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.
