HarianMemoKepri.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Kamis (30/2017), mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 sebesar Rp817 miliar. Jumlah tersebut memang terbilang kecil untuk sebuah Ibukota Provinsi, akan tetapi Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah berdalih bahwa angka tersebut telah benar-benar real. Makanya, dia melakukan banyak pemangkasan kegiatan yang dianggap tidak terlalu urgent. Hal itu, kata Lis, dikarenakan pihaknya tidak mau lagi ada defisit yang terus menghantuinya, pemerintah dan masyarakat karena penghitungan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ekspektasi pada perjalanannya. Karena, dari pengalaman, saat asumsi APBD disusun dengan jumlah besar dan mempertimbangkan banyak anggaran yang masuk, ternyata malah tidak terlaksana dan akhirnya semua yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. “Ini (APBD) kita menyusunnya sangat pesimis, sekecil-kecilnya, tujuannya agar tidak lagi terjadi pengurangan di tengah jalan, jadi ini sudah sangat kita efisiensikan,” ujar Lis saat diwawancarai, Senin (4/2017). Pengurangan yang dilakukan Lis mulai dari perjalanan dinas yang diefisienkan hingga 35 persen. Kemudian, kegiatan di beberapa OPD juga banyak mengalami penurunan. “Ya kita menyusun ini dengan skala prioritas. Setiap OPD dapatnya 2 atau 3 kegiatan saja, tetapi yang menyangkut kepentingan publik menjadi prioritas,” kata Lis. Selain itu, dua rencana pembangunan mega proyek Pemko Tanjungpinang, Food Court atau pusat kuliner dan Masjid Terapung di Tepi Laut tidak akan dianggarkan melalui APBD Kota Tanjungpinang. Sebab, biaya pembangunan kedua bangunan ini memakan anggaran yang cukup besar. “Kalau Food Court dan Masjid Terapung, kita sudah usulkan ke Pemerintah Pusat,” tutur Lis. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungpinang, Surjadi mengatakan, setiap OPD mengalami penurunan kegiatan sekitar 16 persen. Bappeda sendiri kata dia, penurunannya paling menderita, yaitu 36 persen. “Ini karena kita tidak mau bergantung kepada hal yang belum pasti. Kita juga tidak mau selalu defisit, makanya kita pangkas habis,” kata Surjadi belum lama ini.(CR003/BTo)
