HMK, KEPRI — Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melaksanakan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Kepri, Nurus Sholichin, di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (4/3) yang lalu. Pertemuan ini membahas optimalisasi pemanfaatan tanah terlantar guna mendukung pembangunan dan investasi di daerah.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam pertemuan retreat kepala daerah, yang menegaskan bahwa tanah, laut, dan udara dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kakanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait tanah terlantar. Revisi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan tanah yang lebih optimal, termasuk pemanfaatannya bagi reforma agraria, bank tanah, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta tanah cadangan lainnya.
“Tanah cadangan ini nantinya dapat dialokasikan untuk kepentingan strategis seperti pembangunan kampus, wakaf produktif, pesantren, dan sarana umum lainnya,” ujar Nurus Sholichin.
Pada kesempatan itu, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa persoalan tanah terlantar selama ini menjadi kendala bagi peluang investasi, terutama di kawasan-kawasan strategis.
“PP yang sedang direvisi ini harus bisa mempertegas kebijakan terkait tanah terlantar. Kita harus bersama-sama menginventarisasi lahan-lahan yang masuk kategori ini, termasuk aset-aset BUMN yang terbengkalai. Banyak potensi investasi yang bisa masuk jika lahan-lahan ini dimanfaatkan dengan baik,” tegas Wagub Nyanyang.
