Ia menambahkan, melalui kolaborasi tersebut diharapkan setiap kebijakan dan langkah yang diambil dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Devy juga menjelaskan bahwa berdasarkan perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan, institusi kejaksaan tidak hanya memiliki kewenangan di bidang pidana, tetapi juga berperan penting dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
Melalui kewenangan tersebut, kejaksaan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara yang dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.
Dalam konteks itu, Kejati Kepri siap memberikan dukungan hukum kepada Kanwil BPN dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, baik dalam upaya pencegahan permasalahan hukum, penyelesaian sengketa, maupun dalam menjaga dan mengamankan aset negara.
“Dengan sinergi yang kuat, diharapkan potensi permasalahan hukum dapat diminimalisasi serta tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau, serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu, kerja sama serupa juga turut ditandatangani oleh jajaran Kejaksaan Negeri bersama Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama di wilayah Tanjungpinang, Batam, dan Bintan.
