Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp253 triliun dan meningkat menjadi Rp288 triliun pada tahun 2025.
Mukhtarudin menjelaskan, penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Sesuai harapan Bapak Presiden, kita harus mempersiapkan penempatan pekerja migran yang memiliki keterampilan. Alhamdulillah saat ini semakin banyak pekerja migran Indonesia yang memiliki kompetensi formal maupun profesional,” katanya.
Ia menilai Kepri memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, sehingga berpotensi menjadi salah satu daerah unggulan dalam pengembangan pekerja migran yang kompeten dan terlindungi.
“Sinergi ini sangat penting untuk membangun ekosistem dari hulu hingga hilir. Tidak hanya menyiapkan sumber daya manusia, tetapi juga memastikan adanya pelindungan bagi pekerja migran kita sejak berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air,” jelasnya.
Usai penandatanganan kesepakatan bersama, KP2MI/BP2MI akan menindaklanjutinya melalui berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2026 hingga 2029 guna meningkatkan kualitas dan daya saing pekerja migran asal Kepulauan Riau.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri KP2MI/BP2MI ke Kepri.
“Kita akan terus bekerja sama dengan BP2MI untuk memberikan pelindungan yang maksimal kepada pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Kepulauan Riau,” ujar Ansar.
