HARIANMEMOKEPRI.COM – Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah transformasi yang dijalankan Badan Pengusahaan (BP) Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Dalam rapat, BP Batam memaparkan sejumlah program strategis serta arah kebijakan baru yang sedang digencarkan.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan beberapa poin penting, antara lain arahan Presiden RI terkait penyelesaian lahan non-produktif, restrukturisasi organisasi dan tata kerja (SOTK), hingga program pemutakhiran legalitas lahan.
Ia juga menjelaskan implementasi Peraturan Kepala BP Batam Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan, serta memperkenalkan sistem digital Land Management System (LMS) sebagai layanan terpadu untuk masyarakat dan investor.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengapresiasi penjelasan yang disampaikan BP Batam.
Menurutnya, presentasi tersebut jauh lebih detail dan transparan dibanding sebelumnya.
“Saya sudah dua periode di Komisi VI, dan ini baru pertama kali mendapat pemaparan sedetail ini dari BP Batam. Dulu semuanya gelap gulita, sekarang terang benderang,” ujar Andre.
Pujian serupa datang dari anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto.
Ia menilai pemaparan terkait LMS dan tata kelola lahan merupakan yang paling komprehensif yang pernah ia terima selama di DPR.
“Presentasi ini yang terbaik. Terutama soal LMS, semuanya gamblang, transparan, dan mudah dipahami,” ucap Darmadi.
Hal senada disampaikan Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ia menilai kepemimpinan Amsakar dan Li Claudia telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan lahan di Batam.
“Selama enam tahun saya di Komisi ini, baru kali ini mendapat penjelasan komprehensif dari BP Batam. Dulu pengelolaan lahan di Batam terasa semrawut. Padahal Batam punya potensi besar. Sekarang terlihat ada kesungguhan dan keterbukaan dari pimpinan,” kata Mufti.
Ia menambahkan, kepemimpinan BP Batam saat ini lebih responsif terhadap persoalan di lapangan.
“Saya lihat Pak Amsakar dan Bu Claudia cepat turun langsung. Apa yang disampaikan sesuai dengan fakta di lapangan. Itu yang membuat kami mengapresiasi,” ujarnya.
