Penertiban ini dilakukan dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Batam, khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), guna memastikan proses berjalan sesuai aturan hukum.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid, Kepala Kejari Batam I Ketut Kasna Dedi, perwakilan BP Batam, serta sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD).
“Melalui kerja sama lintas lembaga, kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada ketertiban kota,” tambah Li Claudia.
Selain menjaga kerapian visual kota, penataan reklame ini juga bertujuan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak daerah.
Pemko Batam berharap langkah ini bisa berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Semua ini pada akhirnya bermuara pada kenyamanan warga dan citra positif Kota Batam sebagai kota modern yang tertata,” pungkasnya.
