Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat meminta bantuan hukum maupun pertimbangan hukum (legal opinion) kepada Kejaksaan sebelum mengambil keputusan penting, mulai dari penyusunan kebijakan, penandatanganan kontrak, hingga penerbitan perizinan.
“Karena itu saya berharap seluruh OPD dapat memanfaatkan kerja sama ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ragu berkoordinasi dengan Kejaksaan sebelum mengambil kebijakan yang strategis,” tegasnya.
Menurut Aneng, nota kesepakatan tersebut juga mencakup kerja sama dalam penanganan pelaku, korban, maupun keluarga pelaku tindak pidana melalui pendekatan restorative justice.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menambahkan, kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan Kejaksaan akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Di akhir sambutannya, Aneng menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya penandatanganan nota kesepakatan tersebut, termasuk Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau beserta rombongan yang turut hadir.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata dalam memperkuat komitmen kita bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi,” tuturnya.
Melalui penandatanganan nota kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, KPU, dan Bawaslu berkomitmen memperkuat koordinasi kelembagaan.
