Sebagai langkah lanjutan, Zuhardi berjanji aliansinya akan mengawal kasus ini. Jika tidak ada penyelesaian dari daerah, pihaknya bersiap membawa masalah ini ke pusat.
“Kami tidak anti investasi. Kami mendukung investasi yang menghormati hukum, masyarakat dan lingkungan. Tetapi apabila pemerintah tetap diam dan berbagai dugaan pelanggaran itu terus terjadi, maka kami akan menyurati pemerintah pusat, kementerian terkait, DPR RI dan lembaga penegak hukum untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan serta mempertimbangkan agar HGU perusahaan tidak diperpanjang,” tegas Zuhardi.
