Efisiensi penggunaan listrik/energi
Penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan
Penggunaan anggaran yang efektif
Mengoptimalkan kerjasama dengan donor, mitra, dan pihak ketiga dengan tetap menjaga good governance
Kantor Regional agar memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja.
Dalam laman resmi BKN, Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, menyatakan bahwa tolak ukur keberhasilan organisasi dalam menjalankan Inpres ini dapat dilihat dengan meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja organisasi.
“Efisiensi dan efektivitas yang dijalankan sesuai Inpres 1/2025 ini optimis dapat BKN jalankan. Untuk menyesuaikan dengan kondisi organisasi saat ini, tentu harus dibuat formula kerja dengan menyesuaikan sistem kerja terbaru,” terang Kepala BKN.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyatakan bahwa sistem kerja WFA yang sedang digodok untuk BKN adalah sebagai bentuk penyesuaian sistem kerja dalam menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Saya berharap aturan tersebut dapat diterapkan di seluruh BKN Indonesia, baik BKN Pusat, Kantor Regional I – XIV, dan UPT BKN,” ujar Haryomo.
Kepala BKN Zudan Arif juga mengimbau kepada seluruh pegawai BKN untuk tetap berfokus pada capaian kinerja pegawai dan organisasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
“Untuk sistem kerja WFA, akan tetap ada pengawasan pekerjaan selama pegawai melaksanakan pekerjaan di luar kantor,” tegasnya.

