Teguh menilai, menjadi kepala daerah di tengah krisis keuangan bukanlah hal mudah. Lis Darmansyah dan wakilnya, yang dilantik pada 20 Februari lalu, harus menghadapi defisit anggaran sekitar Rp280 miliar.
Defisit ini terdiri dari utang kegiatan tahun sebelumnya yang belum terbayar, serta alokasi TPP yang hanya dianggarkan untuk enam bulan di tahun 2025.
Kondisi tersebut, kata Teguh, terjadi ketika wali kota belum menjabat dan tidak terlibat dalam proses penyusunan APBD.
“TPP ASN sudah lebih dulu disesuaikan, bahkan dipotong 25 persen. Banyak kegiatan juga dikurangi demi menunaikan kewajiban pemerintah membayar utang kegiatan tahun 2024,” jelasnya.
Meski tengah menghadapi tekanan fiskal, Pemko Tanjungpinang tetap menjalankan program-program pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah kegiatan tunda bayar tahun 2024 mulai dibayarkan kembali pada bulan Juni ini.
Walikota Tanjungpinang juga disebut telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pemanfaatan ruang milik jalan, fasilitas umum, serta optimalisasi pajak dan retribusi.
