“TPP ASN sudah lebih dulu disesuaikan, bahkan dipotong 25 persen. Banyak kegiatan juga dikurangi demi menunaikan kewajiban pemerintah membayar utang kegiatan tahun 2024,” jelasnya.
Meski tengah menghadapi tekanan fiskal, Pemko Tanjungpinang tetap menjalankan program-program pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah kegiatan tunda bayar tahun 2024 mulai dibayarkan kembali pada bulan Juni ini.
Walikota Tanjungpinang juga disebut telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pemanfaatan ruang milik jalan, fasilitas umum, serta optimalisasi pajak dan retribusi.
Selain itu, upaya menarik investasi turut dilakukan. Pemko telah menginventarisasi lahan eks-HGB/HGU yang tidak digunakan untuk dikembalikan ke negara dan dijadikan aset pembangunan atau peluang investasi. Sejumlah investor disebut sudah diundang untuk meninjau langsung potensi tersebut.
Walikota juga telah mengkaji perampingan struktur OPD guna mengurangi beban belanja pegawai. Semua langkah ini merupakan proses jangka menengah hingga panjang.
“Namun yang jelas, ada hubungan erat antara daya beli pegawai dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang sedang diperjuangkan,” pungkas Teguh.
