Menurutnya, Polri akan melakukan monitoring secara intensif guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun penolakan yang mungkin muncul selama tahapan pemilihan berlangsung.
“Kita monitoring manakala sewaktu-waktu ada riak-riak atau terjadinya penolakan, sehingga bisa diantisipasi bersama-sama dengan melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengganggu ketertiban terkait pemilihan RT/RW tersebut,” jelas Ahmad.
Ia menambahkan, unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Kota Tanjungpinang akan turun langsung ke setiap kelurahan untuk memantau sekaligus mengevaluasi kondisi keamanan wilayah sebagai bagian dari upaya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
“Harapannya, melalui sinergi TNI-Polri dan pemerintah daerah, efektivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus meningkat, sehingga seluruh tahapan pemilihan RT/RW berjalan lancar dan kondusif,” pungkasnya.
