Penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Pemberian dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa intervensi apapun serta memastikan netralitas ASN terjaga.
Percepatan penyelesaian permasalahan jika terjadi percikan-percikan yang berkaitan politik, dan dukungan atas program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri.
“Tentunya penyesuaian anggaran ini saya harap tetap memperhatikan kegiatan mandatory spending pemenuhan SPM, DAU (Dana Alokasi Umum) yang ditentukan penggunaannya dan kegiatan yang menjadi prioritas Nasional, Provinsi, dan sebagai capaian penajaman indikator evaluasi kinerja Penjabat kepala daerah,” pungkasnya.
