HARIANMEMOKEPRI.COM — Sepanjang tahapan proses Pilkada berlangsung, tidak ada calon kepala daerah yang mendaftar melalui jalur perseorangan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Tanjungpinang, Muhammad Faisal, sejak dibukanya posko pendaftaran, helpdesk, tidak ada calon mendaftar melalui jalur perseorangan.
Mulai tanggal 5 hingga 12 Mei kemarin, pihaknya sudah membuka helpdesk dan juga posko pendaftaran penjaringan untuk calon perseorangan.
“Namun sampai batas waktu 12 Mei 2024, tidak ada satu pun calon perseorangan yang mengambil formulir ataupun menyerahkan dukungan,” ujar Faisal, pada Sabtu (25/5/2024) malam
Faisal memastikan bahwa pada Pilkada nanti, tidak ada calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan.
“Otomatis untuk Pilkada 2024 di Tanjungpinang, dipastikan tidak ada calon kepala daerah dari jalur perseorangan,” terang Faisal.
Selain itu, pihaknya sedang melakukan perampingan dari 637 TPS menjadi hampir 50 persen. Perampingan ini dilakukan berdasarkan instruksi dari KPU RI,
Dimana setiap satu TPS pada Pilkada akan diisi maksimal 600 orang pemilih, berbeda dengan Pileg yang satu TPS diisi 300 orang pemilih.
“Perampingan sedang kita lakukan. Kami sudah mendata dan meminta PPK turun ke lapangan untuk memastikan kembali titik-titik potensi TPS yang akan kita tetapkan,” ucapnya.
Dirinya menambahkan bahwa perampingan ini berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga nantinya dua TPS bisa dijadikan satu.
“Tapi kita akan melihat kondisi geografis wilayah yang bersangkutan, apakah wilayah padat penduduk atau tidak. Jika penduduknya jarang dan tidak memungkinkan untuk penggabungan, maka TPS lama akan dipertahankan,” ungkapnya.
Saat ini, tahapan Pilkada sudah berlangsung mulai dari perekrutan badan Adhoc hingga pelantikan 54 orang PPS untuk melengkapi 18 kelurahan.
“PPK sudah dilantik pada tanggal 16 Mei kemarin. Besok (hari ini_red), pembentukan badan Adhoc dan pelantikan PPS akan dilakukan,” tuturnya.
Ia berharap kepada PPS yang telah dilantik, mereka langsung diberikan orientasi tugas ataupun pembekalan tenaga PPS yang ada di masing-masing kelurahan.
“PPS lebih ke teknis. Mereka melakukan pemutakhiran data, penataan TPS, mendistribusikan logistik, serta mengelola logistik balik. Jadi, ujung tombak di lapangan adalah PPS meskipun terbatas dalam satu kelurahan,” pungkas Faisal.
Tinggalkan Balasan