Namun, untuk merealisasikan visi ini, desentralisasi harus dimaknai tidak sekadar pelimpahan wewenang administratif, melainkan juga penguatan kapasitas kelembagaan, fiskal, dan partisipatif di tingkat daerah.
Tentu dalam hal ini terdapat tantangan yang cukup besar, mulai dari degradasi ekosistem laut akibat aktivitas industri dan limbah, perubahan iklim, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga masih menjadi persoalan utama.
Untuk itu, pendekatan kolaboratif seperti pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media harus menjadi fondasi utama dalam tata kelola ekonomi biru di Kepri.
Industri kreatif juga patut dilirik sebagai pendorong inovasi dalam ekonomi biru. Produk-produk olahan hasil laut, wisata edukatif berbasis konservasi, hingga promosi digital kawasan bahari merupakan contoh konkret bagaimana sektor kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan.
Ini hanya bisa terwujud jika pemerintah daerah membuka ruang partisipasi dan memberikan insentif bagi inovasi lokal.
Kepri memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi model provinsi maritim di Indonesia. Yang diperlukan sekarang adalah komitmen politik yang kuat, tata kelola yang adaptif, dan keberanian untuk mendorong desentralisasi yang lebih substansial bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam membangun masa depan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
