Opini Oleh: Sami’an
Lamongan — Viralnya dua hashtag, yaitu #DPRwakiliSiapa dan #jagaintegritas, disertai flyer sindiran mengenai lambannya pembahasan RUU Sisdiknas, menarik perhatian publik.
Isu ini mencuat dari Kabupaten Lamongan dan menyebar luas di ruang digital, termasuk WhatsApp, Facebook, dan Instagram.
Dari guru madrasah swasta, sampai kalangan guru dan pemerhati pendidikan, secara aktif menyuarakan keresahan ini.
Persoalan pendidikan, seperti kepastian status dan kesejahteraan tenaga pendidik, kalah prioritas dibandingkan kepentingan politik yang cepat diproses.
Kritik ini merupakan bentuk kegelisahan terhadap arah kebijakan pendidikan nasional.
Meskipun DPR dan pemerintah memiliki kewenangan dalam pembahasan UU, ketiadaan tanggapan resmi dari DPR justru memunculkan pertanyaan tajam: “DPR wakil siapa?” ketika urusan kekuasaan bisa bergerak cepat, tetapi nasib guru masih menunggu kepastian.
Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari DPR terkait viralnya kedua hashtag tersebut.
Desakan agar pendidikan menjadi prioritas utama dan integritas penyelenggara negara tetap dijaga terus bergema di kalangan komunitas pendidik.
