“Sejauh ini tidak ada royalti ke pemerintah daerah dari aktivitas jual timah tersebut,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).
Meski demikian, berdasarkan ketentuan yang berlaku, royalti pertambangan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP, sedangkan pemerintah daerah memperoleh bagian melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH).
Karena itu, diperlukan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan seluruh kewajiban perusahaan telah dipenuhi sesuai aturan.
Selain persoalan legalitas, muncul pula informasi mengenai dugaan adanya bijih timah dari sejumlah aktivitas pertambangan di Kabupaten Lingga yang ditampung sebelum dipasarkan ke luar daerah.
Informasi tersebut dinilai perlu diverifikasi melalui audit terhadap asal-usul mineral, dokumen pengangkutan, hingga legalitas transaksi.
Sesuai Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), setiap pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, atau menjual mineral yang berasal dari sumber tidak sah dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran.
Di sisi lain, aktivitas kapal hisap juga memunculkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan.
Perairan Pulau Pekajang merupakan kawasan tangkapan nelayan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi, sehingga setiap kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan dampak, reklamasi, dan pemantauan kualitas perairan.
Kepala Desa Pekajang, Emi, saat dimintai tanggapan memilih tidak memberikan komentar terkait aktivitas kapal hisap timah yang dikaitkan dengan PT CPM.
