“Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar,” terangnya.

Data menunjukkan bahwa sekitar empat juta orang di Indonesia terlibat dalam praktik judi online per Juni 2024.

Menurut laporan Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, mayoritas pemain judi online berasal dari kalangan masyarakat berpendapatan rendah, dengan usia yang bervariasi mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Hal ini menunjukkan betapa meluasnya dampak negatif dari judi online terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang seharusnya menggunakan uangnya untuk kebutuhan produktif.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, KUHP terus mengalami perubahan dan penyempurnaan, yaitu terjadi pembaruan dari sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang sekarang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Judi online diatur lebih lanjut pada Pasal 27 ayat (2) UU No 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, dan perbuatan judi juga diatur dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP, serta Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku judi online serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif judi online.