HARIANMEMOKEPRI.COM – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur di seluruh Indonesia.
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Peluncuran KUR secara nasional dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dari Surabaya, Selasa (21/10/2025), melalui siaran langsung Zoom Meeting.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga meresmikan Kredit Program Perumahan (KKP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru. Setiap usaha produktif yang dibiayai KUR rata-rata dapat menyerap tiga hingga lima tenaga kerja,” ujar Airlangga.
Airlangga menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun, dengan fokus pada sektor produktif seperti industri manufaktur, pertanian, serta makanan dan minuman.
Ia juga menyebutkan, tingkat kredit macet (NPL) KUR tercatat hanya 2,28 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kredit non-KUR sebesar 4,55 persen.
Pemerintah berkomitmen memperluas jangkauan KUR hingga ke luar Pulau Jawa, termasuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi calon pekerja migran yang memerlukan dukungan pendidikan dan pelatihan.
Sementara itu, melalui KKP, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran Rp130 triliun, di mana Rp113 triliun difokuskan untuk mendukung sektor konstruksi dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Program ini diharapkan dapat mendorong kontraktor UMKM di daerah agar berperan aktif dalam pembangunan rumah rakyat, sejalan dengan target nasional penyediaan tiga juta rumah,” jelas Airlangga
Peluncuran Akad Massal KUR dan KKP diikuti secara serentak oleh 38 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Di Kepri, kegiatan dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dari Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, Nyanyang menyebut bahwa KUR merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi rakyat dan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“KUR bukan sekadar pembiayaan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat. Melalui KUR, masyarakat kecil bisa naik kelas, mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ungkap Nyanyang.
Menurut data Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri, hingga semester I tahun 2025, total penyaluran KUR di Kepri mencapai Rp793,5 miliar kepada 10.695 debitur, dengan rincian:
KUR Mikro: 9.155 debitur (Rp410,13 miliar)
KUR Kecil: 1.431 debitur (Rp382,31 miliar)
KUR Super Mikro: 109 debitur (Rp1,06 miliar)
Penyaluran terbesar berasal dari Kota Batam sebesar Rp465,56 miliar kepada 5.058 debitur, disusul oleh Kabupaten Bintan (Rp87,76 miliar), Karimun (Rp92,51 miliar), Natuna (Rp42,45 miliar), Lingga (Rp20,95 miliar), Kepulauan Anambas (Rp24,18 miliar), dan Kota Tanjungpinang (Rp60,09 miliar).
Sektor penerima terbesar meliputi perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa kemasyarakatan dan sosial.
Nyanyang menambahkan, pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, OJK, Bank Indonesia, serta kementerian dan lembaga terkait.
Namun, ia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan akses pembiayaan di wilayah kepulauan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat.
Sebagai solusi, Pemprov Kepri meluncurkan subsidi margin nol persen bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah.
Sejak 2021 hingga September 2025, sebanyak 1.667 UMKM telah menerima bantuan permodalan senilai Rp39,7 miliar.
“Kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tapi juga mendorong pemberdayaan. Tahun ini berbagai pelatihan dan pendampingan usaha terus digencarkan mulai dari pembukuan, desain produk, hingga digitalisasi pemasaran,” kata Nyanyang.
Ia juga menyambut baik peluncuran program Kredit Program Perumahan (KKP) yang diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan rumah bagi pelaku UMKM dan masyarakat pekerja.
“Melalui KUR dan KKP, kita tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga memperluas kesejahteraan,” tutupnya.
Acara ditutup dengan penandatanganan simbolis Akad Massal KUR dan KKP secara serentak di 38 provinsi, yang menjadi momentum penguatan komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis UMKM.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kepri H. Iman Setiawan, Forkopimda Provinsi Kepri, perwakilan kepala daerah se-Kepri, Kepala OPD, perwakilan instansi vertikal, serta pimpinan perbankan di Kepri. (adv)
