“Kita ingin pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan terukur dan berkelanjutan. Sistem pengawasan dan evaluasinya harus jelas,” katanya.
Direktur C pada Jampidum Kejagung RI Agoes Soenanto Prasetyo yang membacakan arahan JAM Pidum mengingatkan pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan sanksi sosial tersebut.
Ia menekankan perlunya koordinasi yang solid antara jaksa dan pemerintah daerah.
Acara ditutup dengan penyerahan plakat dan buku Desain Ideal Implementasi Social Service Order kepada Gubernur Kepri.
Melalui kerja sama ini, Kejati Kepri dan pemerintah daerah se-Kepri menegaskan komitmennya untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih modern, humanis, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
