Lingga – Dasar kesepakatan penetapan ganti rugi lahan oleh PT Citra Sugi Aditya (CSA) di Kabupaten Lingga masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Humas PT CSA, Rauf Kasimpungan, mengaku tidak mengetahui secara pasti legalitas dokumen yang menjadi dasar penetapan harga Rp3 juta per hektare untuk lahan kosong atau belukar dan Rp5 juta per hektare untuk lahan tanam tumbuh.
Hal tersebut terungkap saat harianmemokepri.com melakukan konfirmasi dengan Rauf di salah satu hotel di Daik Lingga, Senin (9/11/2026).
Rauf menjelaskan, penetapan nominal tersebut mengacu pada hasil sosialisasi dan musyawarah yang disebut telah dilaksanakan perusahaan bersama masyarakat di delapan desa, yakni Pekaka, Teluk, Limbung, Sungai Pinang, Kudung, Bukit Harapan, Keton, dan Kerandin.
Dalam kesempatan itu, Rauf membacakan dokumen berupa laporan kolektif hasil musyawarah yang memuat kesepakatan nilai ganti rugi lahan dan tanam tumbuh. Namun, ketika ditanya apakah dokumen tersebut merupakan surat persetujuan yang ditandatangani langsung oleh masyarakat, ia menyebut dokumen itu sebagai laporan hasil kesepakatan secara kolektif.
“Kalau terkait legalitasnya saya enggak tahu ya, karena yang mengondisikan ini November 2024, pada waktu itu saya belum bergabung. Yang mengurus Pak Wahyudi dan Pak Rumsahadi,” ungkap Rauf.
Ia menjelaskan baru bergabung dengan PT CSA pada Maret 2025. Sementara itu, pihak yang menangani proses sosialisasi dan musyawarah penetapan harga pada November 2024 disebut sudah tidak lagi bekerja di perusahaan.
