“Setelah itu, kita bayar lagi tanah yang ada kepemilikannya,” jelasnya.
Rauf menyebut mekanisme tersebut sebagai subsidi silang. Menurutnya, skema itu bertujuan agar masyarakat yang tidak memiliki tanah juga memperoleh manfaat, bukan hanya warga yang mempunyai lahan.
Namun, dalam konfirmasi tersebut belum dijelaskan secara terperinci dokumen perhitungan, dasar pembagian, maupun mekanisme yang menghubungkan nominal Rp3 juta per hektare dengan pemberian sagu hati dan pembayaran kepada pemilik lahan.
Ketika ditanya apakah ketentuan harga tersebut merupakan keputusan internal perusahaan atau telah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, Rauf menjelaskan bahwa perusahaan menyampaikan mekanisme tersebut melalui sosialisasi kepada masyarakat.
Mengenai status harga sebagai penawaran atau kesepakatan yang sah, ia kembali menegaskan tidak terlibat langsung dalam proses awal penetapan nilai ganti rugi.
“Aa… saya enggak tahu masalah ketentuan harganya, yang pasti itu sudah disosialisasikan ke masyarakat.”
Rauf juga mengaitkan mekanisme tersebut dengan pemberian plasma yang menurut keterangannya berasal dari alokasi 20 persen.
Berdasarkan hasil konfirmasi, sejumlah hal masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai dokumen asli hasil musyawarah, bukti persetujuan langsung masyarakat, serta dasar perhitungan nilai Rp3 juta dan Rp5 juta per hektare.
